Sri Mulyani Umumkan Penyesuaian Pajak Ekspor CPO 2025: Strategi Hadapi Tarif AS

Pemerintah Indonesia kembali mengambil langkah strategis di awal 2025 untuk memperkuat sektor ekspor andalannya: minyak sawit mentah (CPO). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan rencana penyesuaian pajak ekspor CPO sebagai respons terhadap kebijakan tarif dari Amerika Serikat yang dinilai memberatkan eksportir nasional.

Latar Belakang Penyesuaian Pajak Ekspor

Indonesia adalah produsen dan eksportir terbesar CPO di dunia. Namun, beberapa tahun terakhir, sektor ini mengalami tekanan akibat kebijakan perdagangan negara-negara importir, termasuk tarif tinggi yang dikenakan oleh Amerika Serikat.

Hal ini memaksa pemerintah mengambil langkah cepat untuk menjaga daya saing ekspor CPO Indonesia.

Isi Pengumuman dari Sri Mulyani

Dalam pertemuan dengan pelaku industri pada 8 April 2025, Sri Mulyani menyampaikan bahwa penyesuaian pajak ekspor CPO akan segera diterapkan guna mengurangi tekanan yang dihadapi eksportir Indonesia.

> “Kami sedang menyusun skema penyesuaian tarif yang adil bagi pelaku usaha sawit nasional. Targetnya, beban eksportir bisa berkurang setidaknya 5% dari tarif saat ini,” ujar Sri Mulyani.

Meskipun belum dijelaskan secara rinci bentuk penyesuaiannya, langkah ini merupakan bagian dari strategi menghadapi dinamika global, khususnya kebijakan AS yang memperketat impor produk minyak nabati.

Struktur Pajak Ekspor Saat Ini

Saat ini, Indonesia menetapkan pajak ekspor CPO berdasarkan harga referensi global. Jika harga acuan lebih dari $750 per ton, maka berlaku bea keluar dan pungutan ekspor terpisah. Pada awal 2025, misalnya:

Bea Keluar CPO: USD 178 per metrik ton

Pungutan Ekspor: 7,5% dari harga referensi USD 1.059,54 per metrik ton

(Sumber: Kompas Money, Jan 2025)

Tujuan Penyesuaian Pajak

Beberapa tujuan utama dari kebijakan baru ini adalah:

1. Menjaga daya saing eksportir di pasar global

2. Mengimbangi tarif tinggi dari negara importir seperti AS

3. Mendukung keberlangsungan industri sawit dalam negeri

4. Menstabilkan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani

Respon Pelaku Industri

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyambut baik langkah ini. Mereka menilai kebijakan tersebut dapat menjadi angin segar bagi ekspor sawit yang sebelumnya terkendala tingginya biaya pengapalan dan pajak ekspor.

Tantangan dan Harapan

Meskipun kebijakan ini positif, pemerintah juga harus mempertimbangkan implikasi fiskal dari penurunan tarif ekspor. Selain itu, sektor sawit masih menghadapi tantangan seperti:

Tuduhan deforestasi dari Uni Eropa

Persaingan dengan minyak nabati lain seperti kedelai

Ketergantungan pada pasar ekspor tertentu

Ke depan, diharapkan ada strategi jangka panjang yang mengarah pada diversifikasi pasar dan peningkatan hilirisasi produk sawit.